nomadiqshelters.com – Pemerintah Buleleng menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka dalam menerima kritik maupun masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari warga secara umum, pemerintah juga membuka ruang dialog bersama partai politik sebagai mitra strategis. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Read More : Buleleng Gandeng Jepang Atasi Sampah Tpa Bengkala, Efek Lingkungan Segera Terasa
Komitmen Pemkab Buleleng Terhadap Kritik dan Masukan
Wakil Bupati (Wabup) Buleleng, Gede Supriatna, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap evaluasi dan koreksi dari pihak luar. Hal ini ia ungkapkan setelah menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Buleleng yang berlangsung di Kantor DPD II Partai Golkar, Jalan Ngurah Rai Singaraja, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, meskipun pemerintah memiliki kewajiban menjaga stabilitas daerah serta melanjutkan program pembangunan, ruang untuk masukan tetap harus dibuka. Supriatna menegaskan bahwa kritik konstruktif adalah bagian penting untuk memperbaiki kebijakan.
“Walaupun kami di pemerintah daerah, sangat terbuka menerima masukan atau kritik yang disampaikan oleh khususnya teman-teman di partai politik yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini bagi kami adalah hal yang positif, dan apabila ada hal-hal yang memang perlu masukan, tentu kami menerimanya dengan lapang dada,” ujarnya.
Partai Politik sebagai Mitra Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Supriatna juga menyambut positif sikap Partai Golkar yang siap mendukung sekaligus mengawal jalannya pembangunan di Buleleng. Ia menilai keberadaan partai politik tidak hanya sebatas wadah aspirasi, melainkan juga mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi daerah.
Menurut Supriatna, peran politik yang bersinergi dengan pemerintah memiliki dampak besar terhadap keberhasilan pembangunan. Apalagi, partai politik juga merupakan bagian dari masyarakat Buleleng yang memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi.
“Tentunya ini hal yang sangat positif dan yang seharusnya dilakukan. Itu karena kita bagian dari masyarakat Buleleng. Entitas di Buleleng khususnya partai politik harus bersama-sama bekerja, bersinergi membangun Buleleng untuk kesejahteraan masyarakat. Kan itu esensi yang paling penting,” tambahnya.
Baca juga: Penindakan Bangunan Liar Di Jatiluwih Ditegaskan Oleh Dprd Dan Hukum Lokal
Mewujudkan Pemerintahan Inklusif dan Partisipatif
Pernyataan Wabup Supriatna mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Dengan membuka ruang masukan dari berbagai pihak, pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah dan partai politik menjadi kunci penting agar pembangunan di Buleleng berjalan lebih terarah. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sikap terbuka pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerima masukan adalah contoh nyata bagaimana demokrasi lokal dijalankan dengan sehat. Dengan dukungan partai politik sebagai mitra kritis sekaligus strategis, program pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat Buleleng secara menyeluruh.
